nusakini.com--Saat hadir dan memberikan sambutan pada acara, " Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Launching Buku, " Pemilu Bermartabat : Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi," di Jakarta, kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menampilkan slide bergambar peta Indonesia. Ada beberapa daerah yang ditandai dengan warna kuning.  

Menurut Tjahjo, daerah yang ditandai warna kuning, merupakan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait kerawanan pemilihan. " Digambarkan garis kuning kami petakan dari kerawanan Pilkada serentak sampai Pilpres tahun 2019," kata Tjahjo.  

Seperti diketahui, kata dia, kalau merujuk pada peraturan KPU tentang tahapan Pemilu, nanti pada bulan Maret tahun depan, sudah dimulai tahapan-tahapan kampanye Pilkada serentak. Tapi dalam waktu berdekatan, ada tahapan verifikasi calon anggota DPD. Dan dalam waktu berdekatan lagi, pada bulan Agustusnya, telah dimulai penyampaian berita acara verifikasi kepada anggoa DPD. Di bulan ini juga, ada tahapan pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Tahapan demi tahapan yang saling berdekatan ini, tentu harus dicermati. Potensi kerawanan harus diantisipasi. Bahkan dari sekarang.  

"Kerawanan ini mulai sekarang sampai tahap Agustus tanggal 4. Saya kira kita harus mencermati indeks kerawanan dari Bawaslu. Kepolisian juga sudah memetakan dengan detail. Peta-peta kerawanan secara prinsip sudah berubah di daerah," kata dia.  

Berkaca pada rangkaian Pilkada dari 2015 sampai 2016, dari ratusan pemilihan yang digelar, hanya satu daerah yang gaduhnya luar biasa, yaitu pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Tapi ia bersyukur, pada hari H-nya aman dan lancar. Tjahjo pun berharap, Pilkada 2018 tak menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Meski Pilkada 2018, aromanya sudah beda. Aromanya sudah berbau pemilihan presiden dan pemilu legislatif.   

"Pilkada serentak tahun depan di 171 daerah itu sudah beraroma Pilpres dan Pileg. Yang 171 daerah yang akan Pilkada besok juga mewakili 67 % pemilih nasional untuk Pileg dan pilpres," katanya. 

Terkait persiapan menuju Pilkada 2018, menurut Tjahjo sudah dilakukan dengan baik. Tingkat partisipasi misalnya, dari Pilkada ke Pilkada meningkat. Ia harapkan, partisipasi pemilih di Pilkada 2018, lebih baik lagi. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, pesta demokrasi jangan sampai dirusak oleh praktek curang yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Misalnya politik uang. Tjahjo minta Bawaslu dan kepolisian, bersinergi, menangkal dan menindak praktek politik uang.  

"Harus ditindak tegas baik dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres," kata dia. 

Pesta demokrasi juga, lanjut Tjahjo, harus bermartabat. Jangan sampai dikotori oleh tindakan seperti kampanye hitam berupa fitnah, hoax atau ujaran kebencian. Pesta demokrasi, harus jadi kontestasi adu ide, gagasan dan program. Bukan berlomba menabur fitnah dan berita bohong. Mereka yang mau merusak demokrasi harus dilawan.  

"Kita harus melawan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kampanye yang berujar kebencian. Kampanye yang berbau SARA, kampanye yang menghujat, memfitnah. Ini harus adanya ketegasan dari Bawaslu dan kepolisian," katanya.  

Tjahjo juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas. Tapi Tjahjo yakin, aparat keamanan, mulai dari kepolisian, TNI dan BIN, sudah siap siaga, menjaga dan mengantisipasi segala kemungkinan. Gangguan yang mungkin tak bisa diduga, jika terjadi bencana alam. Namun kalau dari sisi stabilitas, ia optimistis, aparat keamanan sudah bisa menjamin.  

"Masalah stabilitas. Soal adanya bencana, itu diluar kemampuan kita. Ada gunung meletus, tsunami tapi setidaknya stabilitas secara keseluruhan ini sudah dilakukan dengan baik, baik oleh Kemendagri, kepolisian, BIN dan TNI, ini juga mengamankan," katanya. 

Tentu kata dia, menjaga stabilitas, kuncinya adalah deteksi dini. Karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan intensif. Setiap gelagat harus dicermati. Setiap dinamika yang terjadi, mesti di awasi.  

"Kami mengindentifikasi masalah dan deteksi dini dan kuncinya adalah deteksi dini. Masalah stabilitas bisa dipicu oleh hal-hal yang mungkin muncul karena naiknya suhu politik nasional. Ya dimulai dengan partainya yang belum ada. Sampai pergantian Ketua DPR dan lain-lain," ujarnya.(p/ab)